RRI.CO.ID, Jakarta - Tenaga Ahli Bakom RI, Aditya Laksmana Yudha mengatakan pertumbuhan ekonomi secara statistik belum sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat. Ia menilai kenaikan harga kebutuhan pokok dan kesulitan memperoleh pekerjaan masih menjadi tantangan yang dihadapi sebagian masyarakat.

Aditya mengatakan pemerintah menyadari adanya kesenjangan antara indikator pertumbuhan ekonomi dan kondisi nyata masyarakat. “Pemerintah menyadari memang angka-angka statistik belum menggambarkan 100% kondisi ekonomi rumah tangga masyarakat,” kata Aditya dalam dialog Pro 3 RRI, Senin, 2 November 2026.

Ia menyebut, masyarakat masih menghadapi tekanan ekonomi, terutama akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Selain itu, sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan atau bahkan kehilangan pekerjaan.

“Karena meman pemerintah tidak menutup mata, masyarakat masih menghadapi tingginya harga kebutuhan pokok, kenaikan harga kebutuhan pokok. Kemudian juga masih ada masyarakat yang kesulitan mencari pekerjaan atau bahkan kehilangan pekerjaan,” ujarnya.

[bacajuga=2;title="Pemerintah Andalkan APBN dan Danantara Jadi Dua Mesin Penggerak Ekonomi RI";sumber="berita"]

Menurut Aditya, persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional. Pemerintah perlu memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara nyata hingga tingkat rumah tangga.

“Jadi memang pemerintah memahami bahwa angka-angka statistik di balik angka-angka statistik itu. Masih banyak persoalan yang memang sama sekali belum tercermin melalui angka statistik itu,” kata Aditya.

Ia mengatakan apabila pertumbuhan ekonomi kuartal III 2026 meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya. Hal tersebut tetap menjadi indikator meningkatnya aktivitas ekonomi.

[bacajuga=1;title="Jelas Rilis Data Ekonomi Domestik, Rupiah Melemah Saat Pembukaan Perdagangan";sumber="berita"]

“Kalaupun nanti pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi dari kuartal kedua 2026 kemarin itu. Tentu ini sebagai sebuah pencapaian bahwa memang ada kegiatan ekonomi kita meningkat," ucapnya.

"Tetapi itu bukan berarti bahwa kondisi masyarakat dengan sendirinya sudah membaik 100%,” katanya, menambahkan. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus hingga akhir 2026.

Salah satunya melalui bantuan pangan beras yang ditujukan kepada 33 juta keluarga penerima manfaat. “Itulah upaya pemerintah mendekatkan gap antara pertumbuhan ekonomi dengan realita di masyarakat terutama pada skala ekonomi rumah tangga,” ujar Aditya.

[bacajuga=3;title="Bukan Sekadar Merampas Aset, DPR Ingin Korban Kejahatan Ekonomi Dapat Ganti Rugi";sumber="berita"]

Selain bantuan pangan, pemerintah juga mendorong penciptaan kesempatan kerja melalui program magang. Program tersebut diharapkan memberikan pengalaman dan pelatihan kerja sekaligus insentif dana tunai bagi peserta.

“Inilah upaya-upaya stimulan yang dilakukan pemerintah terutama kepada kelompok miskin dan rentan sampai dengan akhir tahun. Setidak-tidaknya untuk bagaimana menjaga kegiatan ekonomi mereka, daya beli mereka sehingga bisa tetap terjaga,” katanya.

Sebelumnya, Aditya menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2026 mencapai 5,45 hingga 5,46 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi kuartal II 2026 tercatat sebesar 5,29 persen.