RRI.CO.ID, Jakarta - BNPB meminta, pemerintah daerah di seluruh Indonesia memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan 2026/2027. Langkah tersebut, guna mengantisipasi meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga gelombang tinggi.

Kebijakan itu, tertuang dalam Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 4/2026, ditandatangani Kepala BNPB Kristomei Sianturi pada 30 Oktober 2026. Informasi ini, disampaikan oleh Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan.

Berton menjelaskan, penerbitan surat edaran tersebut merujuk pada prakiraan BMKG. Terutama, mengenai kedatangan musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia pada akhir 2026 hingga awal 2027.

[bacajuga=1;title="BNPB Tetapkan Delapan Langkah Kesiapsiagaan Hadapi Musim Hujan";sumber="berita"]

"Langkah antisipasi ini diambil berdasarkan prakiraan BMKG, sebagian besar wilayah Indonesia akan memasuki musim hujan pada akhir 2026 hingga awal 2027. Beerpotensi memicu bencana banjir, tanah longsor, angin kencang, dan gelombang tinggi," kata Berton dalam keterangan persnya, di Jakarta, Senin, 2 November 2026.

Surat edaran tersebut, ia menjelaskan, ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota agar upaya penanggulangan bencana dilakukan sejak dini. Kesiapan daerah diperlukan, untuk melindungi keselamatan masyarakat, mengurangi potensi kerugian, serta mempercepat koordinasi apabila keadaan darurat terjadi.

Langkah pertama yang diminta BNPB, memetakan kawasan rawan bencana dengan mengacu pada kajian risiko kemudian, rencana kontingensi, InaRISK, serta Portal Data Informasi Bencana Indonesia (DIBI).

[bacajuga=2;title="Tangani Karhutla, BNPB Siagakan Ribuan Personel di Sumatra-Kalimantan";sumber="berita"]

"Kedua, pemerintah daerah diminta memastikan kesiapan personel, peralatan, serta logistik untuk menghadapi situasi darurat. Kesiapan itu perlu diperiksa melalui apel siaga, sementara penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) dapat dioptimalkan status keadaan darurat bencana ditetapkan," ucapnya.

Langkah ketiga dan keempat, kata Berton, berkaitan dengan penguatan pemantauan cuaca serta sistem peringatan dini. Pemerintah daerah, diminta mengikuti informasi dan laporan berkala BMKG sekaligus memastikan peringatan dapat diteruskan kepada masyarakat secara cepat dan efektif.

Kelima, BNPB meminta, daerah memperkuat koordinasi melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media. Pemerintah daerah juga diminta, memastikan posko penanganan darurat beroperasi selama 24 jam untuk mendukung respons ketika bencana terjadi.

[bacajuga=3;title="BNPB Minta Pemda Siagakan Posko Karhutla hingga Tingkat Desa";sumber="berita"]

Langkah keenam hingga kedelapan, ia menuturkan, diarahkan pada penguatan kesiapan masyarakat dan tindakan mitigasi di lapangan. Upaya tersebut, mencakup edukasi berbasis komunitas mengenai evakuasi mandiri, perlindungan kelompok rentan, pembersihan saluran air, hingga normalisasi sungai.

"Hingga pelaksanaan mitigasi fisik berupa pembersihan saluran air dan normalisasi sungai. Hingga kewajiban bagi kepala daerah melalui BPBD untuk menyampaikan laporan perkembangan situasi secara berkala kepada BNPB," ujarnya.

Sebelumnya, BMKG memperkirakan, awal musim hujan di Indonesia berlangsung secara bertahap mulai November 2026. Pada bulan tersebut, sebanyak 185 ZOM (sekitar 24,66 persen) luas daratan diprediksi mulai memasuki musim hujan.

[bacajuga=4;title="KPK Panggil Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB terkait Dana Bencana";sumber="berita"]

Kemudian, BMKG menprediksi, luas daratan memasuki hujan bertambah menjadi 266 ZOM pada Desember 2026. Maka dari itu, BNPB mengeluarkan Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 4/2026, untuk mengantisipasi bencana alam.