RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan 2.140 kapal untuk menjalani uji kelaiklautan menjelang angkutan laut Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Pemeriksaan tersebut dilakukan pada 1-30 November 2026 guna memastikan armada yang beroperasi memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Samsuddin, mengatakan pihaknya terus mematangkan persiapan angkutan laut dan penyeberangan. Yakni, melalui penguatan armada, fasilitas pelabuhan, pelayanan penumpang, serta pengawasan keselamatan.

"Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan terus mematangkan persiapan penyelenggaraan angkutan laut dan penyeberangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027," kata Samsuddin di Jakarta, Rabu 4 November 2026.

[bacajuga=1;title="Kemenhub Siapkan 1.132 Marine Inspector Periksa Kelaiklautan Kapal Nataru";sumber="berita"]

[bacajuga=2;title="Kemenhub Arahkan Peralihan Kendaraan Pribadi ke Angkutan Umum untuk Tekan Emisi";sumber="berita"]

[bacajuga=3;title="Kemenhub Petakan Titik Rawan Bencana untuk Angkutan Nataru 2026-2027";sumber="berita"]

Ia menegaskan keselamatan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan libur akhir tahun. Peningkatan mobilitas masyarakat harus diimbangi dengan kesiapan operasional dan pengawasan yang optimal.

"Sebagai langkah konkret, Ditjen Perhubungan Laut melaksanakan uji kelaiklautan terhadap 2.140 kapal pada 1-30 November 2026," ujarnya.
Pemeriksaan meliputi alat keselamatan dan pemadam kebakaran, jalur evakuasi, kondisi mesin dan navigasi, hingga kesiapan awak kapal dalam menghadapi keadaan darurat.

Kemenhub juga memperkuat pelaksanaan safety drill dan self inspection agar seluruh prosedur keselamatan dipahami serta dijalankan dengan baik. "Tidak boleh ada kompromi terhadap aspek keselamatan," ujarnya.

Samsuddin meminta seluruh unit pelaksana teknis (UPT) memastikan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan setiap temuan segera ditindaklanjuti. Kapal yang belum memenuhi persyaratan keselamatan tidak diperbolehkan beroperasi.

Untuk memperkuat koordinasi selama periode angkutan Nataru, Kemenhub merencanakan pengoperasian Posko Terpadu pada 18 Desember 2026 hingga 6 Januari 2027. Sementara itu, pemantauan data penyelenggaraan angkutan berlangsung hingga 8 Januari 2027.

"Posko ini menjadi pusat koordinasi dan pemantauan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama periode angkutan," katanya.

Dari sisi kapasitas angkutan, Ditjen Perhubungan Laut akan mengoptimalkan armada melalui penyesuaian jumlah dan jadwal kapal pada rute-rute yang berpotensi mengalami lonjakan permintaan. Kapal cadangan dan kapal negara juga disiagakan untuk mendukung pelayanan maupun penanganan kondisi darurat.

Optimalisasi tiket daring dan pencatatan manifest secara real-time turut diperkuat guna mencegah kelebihan kapasitas serta memastikan jumlah penumpang sesuai dengan kapasitas kapal.
Langkah antisipasi tersebut berkaca pada evaluasi angkutan Nataru 2025/2026.

Pada periode itu, jumlah penumpang angkutan laut mencapai 2,5 juta orang atau meningkat 33,60 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Bahkan, pada sejumlah rute tertentu, kebutuhan angkutan selama masa puncak meningkat sekitar 50-60 persen dibandingkan kondisi normal.

Untuk mengendalikan kepadatan pelabuhan, Kemenhub menyiapkan pengaturan akses masuk, sistem satu pintu, optimalisasi buffer zone, serta koordinasi dengan instansi terkait. Operator pelabuhan juga dapat membatasi hingga menghentikan penjualan tiket apabila kapasitas kantong parkir penampungan telah terpenuhi.

Selain lonjakan penumpang, faktor cuaca ekstrem menjadi perhatian dalam persiapan angkutan laut Nataru. Kemenhub memperkuat koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memantau perkembangan cuaca dan kondisi perairan.

Samsuddin menegaskan syahbandar memiliki kewenangan menunda keberangkatan kapal apabila kondisi cuaca tidak memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran. "Syahbandar berwenang menunda keberangkatan kapal apabila kondisi cuaca tidak memenuhi persyaratan keselamatan pelayaran," katanya.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan stimulus untuk menjaga keterjangkauan biaya transportasi masyarakat selama libur akhir tahun.

Stimulus tersebut berupa diskon tarif dasar sebesar 30 persen bagi penumpang kelas ekonomi pada 25 trayek kapal penugasan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Program ini menargetkan 414.630 penumpang untuk periode keberangkatan 17 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027.

Sementara pada angkutan penyeberangan, pemerintah menyiapkan penghapusan 100 persen komponen tarif jasa kepelabuhanan di 14 lokasi pelabuhan yang telah ditetapkan. "Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan biaya perjalanan masyarakat selama libur akhir tahun," ujarnya.

Samsuddin menambahkan kelancaran angkutan Nataru membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Mulai dari UPT Ditjen Perhubungan Laut, operator kapal dan pelabuhan, pemerintah daerah, BMKG, TNI/Polri, Basarnas, hingga instansi terkait lainnya.

"Kami meminta seluruh operator memastikan kapal memenuhi persyaratan keselamatan. Sementara petugas di lapangan harus melaksanakan pengawasan secara konsisten dan responsif," katanya.