Ratusan aktivis yang mewakili puluhan organisasi masyarakat sipil di Asia Pasifik menyerukan perubahan sistem mendasar di tengah memburuknya krisis iklim, konflik sosial-ekologi dan militerisme. Seruan itu mereka sampaikan dalam pertemuan bertajuk Asia Pacific System Change Convergence 2026 di Yogyakarta, 17-21 Oktober 2026. Pertemuan ini merupakan inisiatif Friends of the Earth Asia Pacific (FoE Asia Pacific) bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) selaku FoE Indonesia. Pertemuan itu juga melibatkan komunitas akar rumput, masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan. Perwakilan pekerja, peneliti, pengacara, hingga seniman juga turut hadir dalam pertemuan itu. Selama lima hari, mereka terlibat aktif dalam diskusi seputar ekspansi industri ekstraktif, krisis iklim, penghancuran hutan, perampasan tanah, konflik bersenjata, dan ketimpangan sosial yang mengancam kehidupan masyarakat. Dalam siaran pers yang Mongabay terima, selain dari negara-negara Asia Pasifik, seperti Palestina, Malaysia, Pakistan, Nepal, hingga Korea Selatan, perwakilan dari negara kawasan lain juga turut hadir. Antara lain Afrika, Amerika Latin, Amerika Utara, hingga Eropa. Walhi dalam pernyataannya menyebut, keadilan ekologis, kedaulatan rakyat, solidaritas internasional, dan pemenuhan hak-hak komunitas sebagai fondasi masa depan yang adil dan berkelanjutan. Dana Prima Tarigan, Kepala Departemen Komunikasi Strategis dan Jaringan Walhi mengatakan, berbagai krisis yang terjadi di Asia Pasifik tidak berdiri sendiri. Krisis itu berakar pada model pembangunan yang menempatkan alam dan manusia sebagai objek eksploitasi demi kepentingan ekonomi dan akumulasi keuntungan. ”Perubahan sistem hanya dapat diwujudkan melalui kekuatan rakyat yang terorganisir dengan menempatkan keadilan ekologis, kedaulatan rakyat, solidaritas internasional, dan hak-hak komunitas sebagai fondasi masa depan,” kata Dana. Untuk itu, penting penguatan gerakan rakyat di berbagai sektor,…This article was originally published on Mongabay