Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus berulang bahkan lokasi makin luas, seperti Papua, sudah jadi ‘zona baru’ kebakaran parah. Data MapBiomas menunjukkan, indikasi luas area terbakar sejak Januari hingga September mencapai 1.103.132 hektar. Karhutla tahun ini makin memperlihatkan gagapnya pemerintah dalam mencegah dan menangani bencana ulah manusia ini. Rizaldi Boer, Kepala Lembaga Riset Internasional Lingkungan dan Perubahan Iklim Institut Pertanian Bogor (IPB) University, menyebut, pola kerja pemerintah masih reaktif, bukan proaktif. Baru sibuk saat kebakaran sudah terlanjur menggila. Padahal, ancaman kemarau ekstrem akibat El-Niño Godzilla dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif—yang dapat memicu karhutla besar telah tersiar jauh-jauh hari. “Enam bulan sebelum kebakaran meluas, sebetulnya kita sudah dapat melakukan tindakan preventif dengan menganalisis pola El-Niño,” katanya. IPB sudah mengembangkan alat pemantau berbasis spasial fire risk system (FRS). Ia dapat memprediksi risiko karhutla dalam periode enam bulanan—hingga tingkat desa. FRS, katanya, mampu mendeteksi faktor yang membuat suatu wilayah rentan terbakar. Mulai analisis aspek karakteristik bio-fisik, tata air gambut, tata ruang, hingga kondisi sosial-ekonomi masyarakat suatu daerah. “Alat ini telah diluncurkan sejak 2019. Websitenya tersedia untuk umum. Sudah digunakan juga oleh Ditjen Gakkum (Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan banyak juga dari pemerintah daerah.” Seharusnya, sistem ini memungkinkan pemerintah menyusun strategi penanganan karhutla dari jauh hari. Langkahnya bisa berupa perbaikan tata air gambut melalui penyekatan kanal sesuai kondisi hidrologis kawasan, hingga intervensi sosial untuk mencegah praktik pembukaan lahan dengan membakar memicu kebakaran yang lebih luas. Namun, pemerintah belum memanfaatkan sistem ini dengan optimal akibat berbagai kendala—mulai dari kelembagaan hingga…This article was originally published on Mongabay