Satuan Tugas Pemberantasan Pengeluaran Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) resmi diperkenalkan kepada publik pada Senin (12/10/26) di Jakarta. Tujuannya, mengendalikan benih bening lobster dari penyelundupan atau aktivitas ilegal. Irzal Effendi, pakar budidaya lobster dari Departemen Budidaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, berpendapat ada tiga persoalan besar terkait penyelundupan BBL. Permasalahan itu adalah penyelundupan yang digerakkan permintaan pasar Vietnam, ketertinggalan pengembangan budi daya nasional, serta belum memadainya pengetahuan tentang sumber daya dan lokasi pemijahan lobster. “Indonesia menjadi pemasok benih, sedangkan nilai tambah lebih besar muncul pada tahap pembesaran dan penjualan lobster konsumsi,” ucapnya, Kamis (15/10/26). Perubahan nilai tambah, membuat harga BBL meroket saat sudah besar dan dijual untuk konsumsi. Sebagai contoh, jika harga BBL di Indonesia sebesar Rp8.500 per ekor, maka nilainya melonjak jadi Rp100.000 per ekor di Vietnam. Namun, dia menegaskan bahwa itu hanya contoh, bukan nilai sesungguhnya. Artinya, jika satgas hanya fokus pada penindakan, maka risiko terjadinya perubahan modus dan jalur penyelundupan sangat mungkin terjadi. Tegasnya, menangkap pelaku memang sangat penting dilakukan Satgas. Tapi, jangan pernah dilupakan mengungkap jaringan pengendali tak kalah penting dan harus dilakukan. “Pemeriksaan harus fokus pada lokasi penangkapan BBL di Indonesia dan pasokan yang tiba di Vietnam.” Nursiwan menunjukkan lobster jenis mutiara yang dipelihara di keramba miliknya di dekat Gili Beleq. Foto: Fathul Rakhman/Mongabay Indonesia. Di sisi lain, saat ini masih ada ketimpangan perhatian antara tata niaga BBL dengan pengembangan budidaya. Budidaya bisa ikut mengendalikan sosial ekonomi, karena ada keterlibatan pengusaha dan masyarakat melalui sentra pendederan di wilayah penghasil benih dan pendekatan…This article was originally published on Mongabay