RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan Indonesia telah memasuki tahun kedua tanpa impor beras medium. Impor beras yang masih tercatat dalam statistik perdagangan merupakan beras khusus untuk kebutuhan pasar tertentu.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Moch. Arief Cahyono, mengatakan beras khusus tersebut antara lain Basmati, Thai Hom Mali, dan beras kukus. Jenis beras tersebut tidak diproduksi di dalam negeri dan umumnya digunakan untuk kebutuhan hotel, restoran, dan kafe.

“Faktanya, Indonesia sudah dua tahun tidak mengimpor beras medium, baik pada 2025 maupun 2026. Beras yang masih tercatat masuk merupakan beras khusus tidak diproduksi di dalam negeri, seperti Basmati, Thai Hom Mali, dan beras kukus, bukan beras untuk memenuhi kebutuhan konsumsi umum masyarakat,” kata Arief dalam keterangan pers, Selasa 10 November 2026.

Arief menjelaskan volume impor beras khusus hanya sekitar 1,3 persen dibandingkan produksi beras nasional. Karena itu, data impor perlu dilihat berdasarkan jenis dan klasifikasi komoditasnya.

Ia juga menjelaskan Singapura merupakan pusat perdagangan dan distribusi regional. Negara tempat pengiriman beras tidak selalu menunjukkan negara asal produksinya, sehingga pemerintah mengacu pada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

Arief menyebut capaian tersebut didukung peningkatan produksi beras nasional dan penguatan cadangan beras pemerintah (CBP). Stok CBP bahkan mencapai rekor 5,37 juta ton pada Mei 2026.

Selain itu, total ketersediaan beras nasional diperkirakan mencapai sekitar 25 juta ton. Jumlah tersebut mencakup produksi yang masih berada di lahan, persediaan masyarakat, serta stok di sektor hotel, restoran, dan katering.

Dengan kebutuhan sekitar 2,5 juta ton per bulan, pemerintah memperkirakan pasokan beras nasional mampu mencukupi kebutuhan hingga Juli atau Agustus 2027. Indonesia juga mencatat pengiriman perdana 1.000 ton beras premium ke Malaysia pada Agustus 2026.

Kinerja sektor pertanian turut tercermin dari neraca perdagangan yang mencatat surplus sekitar 2,07 miliar dolar Amerika Serikat pada Juli 2026. Sementara itu, BPS mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Oktober 2026 mencapai 132,60 atau meningkat 1,13 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

NTP tersebut menjadi level tertinggi dalam catatan BPS dan meningkat 8,27 poin dibandingkan Oktober 2025. Adapun NTP subsektor tanaman pangan naik 1,07 persen menjadi 120,52.

Arief mengatakan peningkatan kesejahteraan petani turut didukung kebijakan pemerintah, termasuk penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026. Pemerintah juga menegaskan tidak akan memberikan izin impor beras medium.

“Kalau ada laporan beras medium masuk dari luar negeri, kami tegaskan bahwa pemerintah tidak memberikan izin impor beras medium. Jika ditemukan pemasukan tanpa izin, itu merupakan kegiatan ilegal dan harus ditindak,” katanya.

Masyarakat yang menemukan dugaan pemasukan beras ilegal dapat melapor melalui WhatsApp Lapor Pak Amran di nomor 08111-312-312. Pelapor diminta menyertakan informasi lokasi, waktu kejadian, serta bukti pendukung berupa foto atau video.