RRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah mulai mendorong skema pembiayaan inovatif untuk memperkuat konservasi keanekaragaman hayati. Melalui Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional, pemerintah menyiapkan rencana pembiayaan jangka panjang.

Pembiayaan tersebut untuk 13 taman nasional prioritas dan dua lanskap konservasi spesies ikonik. Rencana tersebut dipaparkan dalam Paviliun Indonesia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, 9 November 2026.

Satgas yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tengah menyusun arsitektur pembiayaan konservasi. Yang melibatkan pemerintah, filantropi, lembaga keuangan, dan sektor swasta.

Ketua Satgas Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan, Indonesia memiliki 57 taman nasional yang menjadi habitat berbagai spesies terancam punah. Karena itu, diperlukan skema pendanaan berkelanjutan untuk memastikan perlindungan kawasan konservasi dapat berjalan dalam jangka panjang.

“Indonesia tidak sekadar mencari tambahan dana untuk konservasi. Kita membutuhkan pembiayaan jangka panjang agar perlindungan alam dapat terus berjalan,” ujar Hashim, lewat keterangannya, Senin, 9 November 2026.

Menurut Hashim, kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat perlindungan taman nasional, spesies ikonik, dan lanskap prioritas. Keberhasilan pembiayaan tersebut harus tercermin dari terjaganya ekosistem serta manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar kawasan konservasi.

Dalam forum COP31, Satgas juga menghimpun masukan internasional terhadap draf White Paper Pembiayaan Konservasi Indonesia. Dokumen tersebut memuat peta jalan pembentukan wadah investasi konservasi nasional (National Conservation Investment Vehicle).

Dokumen tersebut dirancang untuk menghimpun, mengagregasi, dan menyalurkan modal dari berbagai sumber pendanaan. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan, pemerintah berkomitmen mengembangkan pembiayaan konservasi inovatif untuk memperkuat pengelolaan taman nasional.

“Taman nasional Indonesia tetap berada di bawah kewenangan negara, dengan konservasi sebagai tujuan utamanya. Pemerintah tetap bertanggung jawab atas prioritas konservasi, keputusan pengelolaan, dan pengawasan,” kata Rohmat.

Dia menjelaskan, terdapat sejumlah agenda prioritas, yakni pembentukan arsitektur pembiayaan yang kredibel, pengembangan instrumen pendanaan berbasis hasil konservasi. Kemudian reformasi regulasi dan fleksibilitas keuangan, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia dan pengelolaan kawasan.

Sebagai tahap awal, agenda transformasi Badan Layanan Umum (BLU) mencakup empat taman nasional. YaituKomodo, Bromo Tengger Semeru, Gunung Rinjani, dan Way Kambas.

CEO WWF Indonesia sekaligus anggota Satgas, Aditya Bayunanda, menilai langkah pemerintah membangun arsitektur pembiayaan konservasi merupakan sinyal positif. Terlebih bagi pengembangan investasi berbasis pelestarian alam.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, korporasi, dan mitra global berpeluang mengubah pola pendanaan konservasi. Yang selama ini bergantung pada donasi menjadi model yang lebih berorientasi investasi.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan ekonomi positif-alam (nature-positive economy). Sekaligus menciptakan sumber pendanaan yang lebih berkelanjutan bagi pengelolaan kawasan konservasi.

[bacajuga=1;title="Konsolidasi di Papua, Hanura Tekankan Kedekatan Kader dengan Masyarakat";sumber="berita"]

[bacajuga=2;title="Prakiraan Cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia, 10 November";sumber="berita"]

[bacajuga=3;title="Carlos Pena Kecewa Persita Kalah 0-1 dari Isenmulang";sumber="berita"]