RRI.CO.ID, Jakarta – Anggota DPR RI periode 2004–2009, Soeharno Panca Atmaja menilai, Polri membutuhkan revolusi komunikasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan harapan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto agar setiap personel menjadi representasi kehumasan institusi.

Tagline “Polisi Bersama Masyarakat” sekaligus menjadi langkah strategis untuk membangun komunikasi publik. Selain itu juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Korps Bhayangkara.

Soeharno mengatakan, penegasan Kapolri bahwa setiap anggota Polri merupakan pengemban fungsi Humas patut mendapat apresiasi. Sebab, citra kepolisian tidak hanya dibentuk melalui pernyataan resmi pejabat, tetapi juga perilaku anggota di tengah masyarakat.

"Langkah ini penting untuk memperkuat kemampuan komunikasi sekaligus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Polri. Setiap anggota, khususnya pejabat kehumasan, harus memiliki keterampilan berbicara di depan publik dan media secara profesional, komunikatif, serta mampu membangun persepsi positif berdasarkan fakta dan kinerja nyata," ucap Soeharno dalam keterangannya dikutip, Sabtu, 7 November 2026.

Menurutnya, Divisi Humas Mabes Polri perlu mengagendakan pelatihan public speaking secara berjenjang dan berkelanjutan untuk mewujudkan harapan Kapolri. Pelatihan tersebut harus diberikan mulai dari tingkat Polsek, Polres, Polda, hingga seluruh Kepala Bidang Humas Polda jajaran.

Soeharno menilai keinginan Kapolri meningkatkan peran kehumasan juga menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola komunikasi institusi. Karena itu, jajaran Humas Polri tidak cukup hanya menjalankan tugas sebagai juru bicara dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

"Mereka harus proaktif mengelola isu, memahami dan mengklasifikasikan informasi. Mereka juga harus mampu menentukan strategi komunikasi yang tepat," katanya.

Selain peningkatan kemampuan komunikasi, Soeharno mendorong pembenahan manajerial untuk memperkuat fungsi Humas di seluruh jajaran Polri. Pembenahan tersebut mencakup sistem rekrutmen, pembinaan karier, hingga ketersediaan peralatan pendukung kegiatan kehumasan.

"Tanpa dukungan sumber daya manusia yang kompeten dan sarana memadai. Fungsi kehumasan sulit berjalan optimal," ucapnya.

Soeharno mengatakan, tantangan komunikasi Polri semakin kompleks karena arus informasi bergerak cepat melalui media massa dan media sosial. Informasi positif maupun negatif dapat menyebar dalam hitungan menit sehingga membutuhkan respons cepat, akurat, proporsional, dan transparan.

Menurutnya, informasi positif mengenai kinerja kepolisian perlu disampaikan secara konsisten kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi. Sebaliknya, persoalan dan kritik masyarakat harus dijawab dengan keterbukaan serta langkah perbaikan yang benar-benar dilakukan institusi.

"Humas Polri tidak boleh sekadar bekerja berdasarkan prosedur tetap. Dibutuhkan kemampuan membaca situasi, membangun strategi komunikasi, dan menjadi king maker dalam pengelolaan informasi kelembagaan," katanya.

Soeharno menegaskan, kemampuan komunikasi bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pejabat Humas, melainkan seluruh anggota kepolisian. Setiap perjumpaan dengan masyarakat merupakan kesempatan membangun kepercayaan sekaligus mempertaruhkan citra institusi Polri.

Ia mengatakan, masyarakat saat ini tidak lagi hanya mengandalkan media massa sebagai sumber informasi mengenai berbagai persoalan. Media sosial juga menjadi ruang komunikasi dan pembentukan opini publik yang perlu dipahami oleh seluruh anggota kepolisian.

"Masyarakat saat ini juga tidak lagi hanya mengandalkan media massa untuk memperoleh informasi. Media sosial telah menjadi ruang komunikasi, pertukaran informasi, sekaligus pembentukan opini publik," ujarnya.

Karena itu, Soeharno meminta anggota Polri menguasai berbagai saluran komunikasi, baik konvensional maupun digital, dalam menyampaikan informasi. Personel kepolisian juga perlu memiliki kreativitas agar pesan yang disampaikan dapat dipahami masyarakat dengan mudah.

[bacajuga=1;title="Korlantas Polri Pastikan Informasi Pembuatan SIM Gratis 2026 Hoaks";sumber="berita"]

[bacajuga=2;title="Kakorlantas Perkuat Kesiapan Pengamanan jelang Nataru 2026/2027";sumber="berita"]

Soeharno menambahkan, nilai kejujuran, keahlian, kemandirian, kesetiaan, dan keadilan harus menjadi pegangan dalam menjalankan fungsi kehumasan. Polisi juga harus mampu menjadi pemersatu dan penyelaras di tengah masyarakat melalui komunikasi yang terbuka.

Menurutnya, kemampuan berkomunikasi bukan berarti kepandaian berkelit ketika menghadapi persoalan maupun kritik dari masyarakat. Sebaliknya, masyarakat akan lebih menghargai kejujuran, keterbukaan, serta kesediaan institusi mengakui dan memperbaiki kekurangan.

Soeharno juga mengingatkan Polri agar tidak mengumbar janji tanpa disertai tindakan nyata yang dapat diukur keberhasilannya. Setiap program komunikasi harus memiliki tujuan dan indikator jelas serta didukung hubungan baik dengan para pemangku kepentingan.

"Pada akhirnya, komunikasi efektif adalah komunikasi yang mampu menghasilkan pemahaman dan perubahan sikap positif. Pesan harus mudah dimengerti, berlangsung dua arah, disampaikan secara ringkas dan jelas, menggunakan bahasa yang sederhana, serta memiliki tujuan yang terukur," katanya.

Soeharno menilai harapan Kapolri agar setiap anggota menjadi pengemban fungsi Humas harus diterjemahkan menjadi perubahan budaya komunikasi. Pelatihan public speaking, penguasaan media digital, pembenahan manajemen Humas, dan keteladanan perilaku anggota menjadi bagian penting perubahan tersebut.

"Sebab, tagline 'Polisi Bersama Masyarakat' tidak cukup hanya menjadi slogan. Tagline tersebut harus tercermin dalam setiap pikiran, sikap, perkataan, dan tindakan anggota Polri," ucapnya.

Ia menegaskan, kepercayaan masyarakat tidak dapat dibangun hanya melalui banyaknya kata-kata maupun janji yang disampaikan institusi. Kepercayaan tersebut harus diwujudkan melalui komunikasi yang jujur serta pelayanan kepolisian yang benar-benar dirasakan masyarakat.