Konservasi alam lewat kearifan lokal dan sistem kepercayaan leluhur yang selama ini turun-temurun, justru tak menjadi jaminan hak mereka terpenuhi. Namun, aksi iklim masyarakat adat dan komunitas lokal lakukan hanya menjadi bahan promosi pemerintah dalam transaksi pasar karbon dengan klaim untuk mencapai target penurunan emisi global. Skema pasar karbon ini justru berisiko memicu perampasan lahan dan marginalisasi masyarakat adat/lokal, serta memfasilitasi praktik greenwashing. Uli Arta Siagian, Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional mengatakan, perdagangan karbon bukanlah solusi, melainkan proyek meraup keuntungan semata yang memanfaatkan krisis iklim. Skema ini, katanya, memberikan jalan bagi negara atau perusahaan perusak dan pencemar alam untuk terus memproduksi emisi dengan cara membeli kredit karbon (carbon offset), bukan melakukan pengurangan emisi nyata di sumbernya. Pasal 6.8 Perjanjian Paris 2015 mengakomodir para pihak dapat mendukung aksi iklim tanpa melibatkan transaksi karbon atau operasi timbal balik. Ia memfasilitasi dukungan pembiayaan, teknologi, dan peningkatan kapasitas untuk memperkuat ambisi mitigasi adaptasi, pembangunan berkelanjutan, hingga pengentasan kemiskinan melalui kolaborasi antar sektor. Satu sisi, menjelang COP 31 di Antalya, Türkiye pada 9–20 November 2026, dari 7 inisiatif Non-Market Approaches (NMA) yang terdaftar, tak satupun proyek berbasis pada pengakuan hak tenurial atas tanah dan wilayah adat, perlindungan hutan alam berbasis tata kelola komunitas, pemberdayaan serta hak-hak masyarakat adat/lokal. “Masyarakat selalu diperhadapkan setuju atau tidak terhadap perdagangan karbon. Lalu kemudian negara memaksakan untuk membuat perdagangan karbon bisa diterima, harus adil dan yang menerima manfaatnya harus masyarakat. Tapi sejak awal sebenarnya tidak ada yang adil dari perdagangan karbon” katanya dalam diskusi Publik COP-Versation “Mengakui Mereka yang Menjaga”,…This article was originally published on Mongabay