RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat 377 dugaan pelanggaran selama pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026. Temuan tersebut berasal dari pelaksanaan Gelombang 1 dan Gelombang 2 untuk jenjang SMA/MA serta SMK/MAK.

Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, mengatakan jumlah tersebut merupakan rekapitulasi dua gelombang pelaksanaan. "Di dalam rekap dua gelombang ini memang tercatat 377 dugaan pelanggaran," ujar Toni dalam temu media mengenai TKA di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Senin, 9 November 2026.

Ia menjelaskan jumlah temuan pada Gelombang 2 mengalami penurunan dibandingkan Gelombang 1. Pada gelombang kedua, Kemendikdasmen mencatat sebanyak 69 dugaan pelanggaran.

"Hal ini menunjukkan bahwa langkah preventif pengawasan dan teguran yang dilakukan. Dapat meningkatkan kepatuhan serta menjaga integritas pelaksanaan TKA," kata Toni.

[bacajuga=1;title="Cegah Kecurangan TKA, Komisi X DPR Minta Pengawasan Libatkan Masyarakat sejak Awal";sumber="berita"]

Dari total sekitar 3,73 juta peserta TKA, jumlah dugaan pelanggaran tersebut setara dengan sekitar 0,07 persen. "Kami menindaklanjuti setiap temuan sesuai dengan bukti yang ada," ucap Toni.

Ia juga meminta satuan pendidikan memastikan seluruh pihak memahami tata tertib pelaksanaan TKA. Pemahaman tersebut harus mencakup peserta didik, pengawas, maupun petugas sebelum ujian dimulai.

"14 temuan di gelombang 1 yang masuk ke dalam kategori berat ya. Dalam rekap awal itu telah kami koordinasikan dengan Inspektorat Jenderal," ujarnya.

[bacajuga=2;title="Pakar Pendidikan Soroti Kecurangan TKA Menggunakan AI Ancam Integritas Akademik";sumber="berita"]

Untuk memperkuat pengawasan, BKPDM juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Ombudsman. Koordinasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga integritas pelaksanaan TKA.

BKPDM juga menerbitkan Surat Edaran Kepala BKPDM Nomor 001 Tahun 2026. Surat edaran tersebut ditujukan kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama, dan satuan pendidikan.

Toni mengatakan surat edaran tersebut mengingatkan seluruh pihak agar menjalankan tata tertib TKA sesuai ketentuan. Pengawasan dan kepatuhan terhadap aturan diharapkan dapat menjaga pelaksanaan tes tetap tertib dan berintegritas.