RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Luar Negeri memperkuat diplomasi untuk menggalang dukungan pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan ICAO Kategori III. Upaya tersebut dilakukan menjelang Sidang Majelis Luar Biasa ICAO ke-43 yang berlangsung pada 19–20 November 2026 di Montreal, Kanada.

Penguatan diplomasi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat, 6 November 2026. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, Indonesia sebelumnya pernah menduduki kursi Dewan ICAO selama 12 periode berturut-turut pada 1962–2001.

Saat ini, jumlah anggota Dewan ICAO bertambah dari sebelumnya 36 menjadi 40 negara. Menurut Dudy, perkembangan tersebut membuka peluang bagi Indonesia untuk kembali berkontribusi dalam pengambilan keputusan penerbangan sipil internasional.

“Pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan ICAO merupakan momentum penting bagi Indonesia untuk kembali berperan. Dalam pengambilan keputusan strategis pada bidang penerbangan sipil internasional,” ujar Menhub Dudy dalam rapat koordinasi di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat, 6 November 2026.

[bacajuga=1;title="Kemenhub Pastikan Penerbangan Perintis Kuala Pembuang Tetap Berjalan";sumber="berita"]

Dudy menjelaskan, pemerintah telah melakukan berbagai pendekatan diplomatik melalui forum internasional, pertemuan bilateral, hingga komunikasi langsung dengan sejumlah negara anggota ICAO. Dalam rangkaian diplomasi tersebut, Indonesia menyampaikan empat pesan utama untuk memperkuat dukungan pencalonan.

Hingga 6 November 2026, Indonesia telah memperoleh dukungan tertulis dari 28 negara dan indikasi dukungan lisan dari 69 negara. Dukungan tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat diplomasi menjelang pemilihan anggota Dewan ICAO.

Pesan pertama menyoroti posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sekaligus salah satu pasar penerbangan besar di kawasan Asia Pasifik. Kondisi tersebut membuat Indonesia memiliki perspektif dan pengalaman penting dalam pengembangan penerbangan sipil internasional.

Pesan kedua berkaitan dengan komitmen serta rekam jejak Indonesia dalam ICAO melalui berbagai pekerjaan teknis dan program peningkatan kapasitas. Indonesia juga aktif berpartisipasi dalam berbagai inisiatif penerbangan sipil di tingkat regional maupun global.

[bacajuga=2;title="Kemenhub Siapkan 1.132 Marine Inspector Periksa Kelaiklautan Kapal Nataru";sumber="berita"]

Pesan ketiga menekankan posisi strategis Indonesia sebagai penghubung antarkawasan, negara maju dan berkembang, serta berbagai pemangku kepentingan penerbangan. Posisi tersebut memungkinkan Indonesia menjembatani kepentingan berbagai negara dengan latar belakang berbeda.

Sementara itu, pesan keempat menegaskan kesiapan Indonesia untuk terus berkontribusi dalam mendukung prioritas strategis ICAO. Pemerintah berharap komitmen tersebut dapat memperkuat kepercayaan negara anggota terhadap pencalonan Indonesia.

Dudy juga meminta optimalisasi penggunaan Aide Memoire, dokumen diplomatik yang berisi informasi dan poin utama pencalonan Indonesia. Dokumen tersebut menjadi bahan komunikasi dengan negara-negara sahabat untuk memperkuat dukungan internasional.

“Perkembangan ini tentunya patut kita apresiasi, namun waktu menuju pemilihan semakin dekat, karena itu, upaya diplomasi kiranya terus kita tingkatkan bersama. Baik intensitas maupun efektivitasnya agar seluruh potensi dukungan benar-benar dapat diwujudkan dan menjadi dukungan yang nyata bagi Indonesia,” katanya.

Melalui sinergi Kemenhub, Kemenlu, dan seluruh Perwakilan RI di luar negeri, pemerintah terus mengoptimalkan dukungan internasional bagi pencalonan Indonesia. Langkah tersebut diharapkan memperkuat kontribusi Indonesia dalam mewujudkan penerbangan sipil global yang selamat, aman, dan berkelanjutan.