RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mendorong akses produk sanitasi menstruasi aman, layak, dan terjangkau bagi perempuan, terutama kelompok sosial ekonomi rentan. Upaya tersebut menjadi bagian pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan serta mendorong keadilan gender dalam kebijakan lintas sektor.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan, pembalut merupakan kebutuhan dasar perempuan yang berkaitan dengan pemenuhan hak kesehatan reproduksi. Akses produk menstruasi mendukung kebersihan, kesehatan, serta aktivitas perempuan sehari-hari agar berlangsung aman, nyaman, dan bermartabat.
“Menstruasi merupakan proses biologis alami yang dialami perempuan secara rutin dan membutuhkan dukungan pemenuhan kebutuhan sanitasi. Perempuan, khususnya kelompok rentan, harus memperoleh akses produk menstruasi yang aman, layak, dan terjangkau,” kata Arifah Fauzi dalam keterangan pers di Jakarta, Senin, 2 November 2026.
[bacajuga=1;title="YLKI Nilai PPN Pembalut Bebani Perempuan Berpenghasilan Rendah";sumber="berita"]
Arifah menegaskan, kebutuhan spesifik perempuan harus menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan lintas sektor, termasuk sanitasi menstruasi. Kementerian PPPA mendorong keadilan gender melalui kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan perempuan dan memperkuat kesetaraan akses kesehatan reproduksi.
“Setiap perempuan berhak memperoleh akses produk sanitasi menstruasi yang aman, layak, dan terjangkau. Marilah bersama membangun lingkungan yang peduli terhadap kesehatan perempuan melalui pemenuhan kebutuhan dasar mereka,” ucap Arifah mengajak.
Arifah menegaskan, pemenuhan kebutuhan dasar perempuan menjadi bagian penting dalam mewujudkan kehidupan sehat, produktif, dan bermartabat. Pemenuhan tersebut diharapkan mendukung kesejahteraan perempuan sekaligus memperkuat kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat.
[bacajuga=2;title="Menteri PPPA Dorong UMKM Perempuan Tembus Pasar Global";sumber="berita"]
“Memperhatikan kebutuhan perempuan dalam kebijakan berarti membangun keluarga sehat dan masyarakat inklusif. Langkah ini menjadi fondasi mewujudkan Indonesia yang lebih setara dan sejahtera,” kata Arifah menutup keterangannya.
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama membuka diskusi.