RRI.CO.ID, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami proses pengadaan proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina (Persero) periode 2018–2023. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa dua mantan pegawai perusahaan yang terafiliasi dengan PT Telkom Indonesia.

Kedua saksi tersebut adalah Aily Sutedja, mantan Head of Unit Outbound Purchasing PT Sigma Cipta Caraka. Serta, Refi Guspa, pensiunan karyawan PT PINS Indonesia.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan tersebut merupakan lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya. Penyidik mendalami proses pengadaan sejumlah perangkat dalam proyek digitalisasi SPBU Pertamina, Senin 9 November 2026.

“Pemeriksaan kali ini merupakan lanjutan dari sebelumnya. Di mana penyidik memperdalam terkait proses pengadaan digitalisasi SPBU, baik untuk item EDC maupun ATG,” ujar Budi dalam keterangannya, Selasa 10 November 2026.

EDC atau Electronic Data Capture merupakan perangkat untuk memproses transaksi pembayaran. Sementara itu, ATG atau Automatic Tank Gauge merupakan sistem untuk memantau volume dan persediaan bahan bakar di tangki SPBU.

[bacajuga=1;title="Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina, KPK Periksa Mantan Staf Anak Usaha Telkom";sumber="berita"]

Dalam kasus ini, KPK telah menahan tiga tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan proyek digitalisasi SPBU PT Pertamina periode 2018–2023. Mereka, Dian Rachmawan selaku Direktur Enterprise & Business Service PT Telkom periode 2017-2019.

Weriza selaku Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Procurement PT Telkom periode 2012-2020. Serta, Elvizar selaku pemilik PT Pasifik Cipta Solusi (PCS) sekaligus mantan petinggi PT Telkom.

"Para tersangka kemudian dilakukan penahanan. Untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 4 sampai 23 Agustus 2026," kata Plt Dirdik KPK Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Selasa 4 Agustua 2026.

KPK menjelaskan proyek ini bermula dari penandatanganan Head of Agreement pada Agustus 2018. Proyek tersebut ditujukan untuk memantau stok bahan bakar minyak (BBM) secara real time dan mengawasi distribusi BBM bersubsidi.

"Pada Agustus 2018 terdapat Head of Agreement. Tentang digitalisasi SPBU dengan nilai proyek maksimal sebesar Rp3,6 triliun," ujar Taufik.

Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi pengondisian. Yaitu, dalam proses pengadaan perangkat Electronic Data Capture (EDC) dan Automatic Tank Gauge (ATG).

Taufik mengatakan Elvizar diduga melakukan lobi kepada sejumlah pejabat dan anak perusahaannya. Pelobian dilakukan agar PT Pasifik Cipta Solusi ditunjuk sebagai penyedia perangkat EDC.

"EL memberikan sekitar Rp2 miliar kepada pihak PT ASK agar mengundurkan diri dari proses pemilihan vendor. Sehingga PT PCS menjadi satu-satunya vendor penyedia EDC," katanya.

Berdasarkan hasil penghitungan BPK, kerugian negara akibat pengadaan perangkat ATG mencapai Rp193,75 miliar. Sementara itu, kerugian akibat pengadaan perangkat EDC diperkirakan mencapai Rp128,42 miliar.

Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).