RRI.CO.ID, Jakarta – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyiapkan transformasi perpustakaan menjadi pusat literasi konstitusi dan pembelajaran Empat Pilar bagi masyarakat. Pengembangan tersebut diarahkan untuk menghadirkan layanan referensi yang modern, inklusif, dan mudah diakses berbagai kalangan.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi MPR RI, Budi Muliawan mengatakan, perpustakaan memiliki peran strategis dalam mendukung tugas konstitusional lembaga. Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan akses terhadap referensi sejarah, dokumen, serta perkembangan hukum dasar negara.

"Sebagai lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945, sudah seharusnya Perpustakaan MPR menjadi pusat literasi konstitusi yang utama di Indonesia. Ini penting dipahami oleh kita," ujar Budi dalam Rapat Brainstorming Perpustakaan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 5 November 2026.

[bacajuga=2;title="MPR Luncurkan Dua Buku tentang Sejarah Konstitusi";sumber="berita"]

Suasana pembahasan transformasi perpustakaan berlangsung melalui pertemuan bertajuk "Transformasi Perpustakaan MPR Menuju Pusat Literasi Konstitusi dan Empat Pilar MPR RI", di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 5 November 2026 (Foto: MPR RI)

Ia menjelaskan, transformasi perpustakaan juga diarahkan untuk mendukung tugas MPR dalam memasyarakatkan Empat Pilar. Keempat pilar tersebut meliputi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Budi menambahkan, pengembangan fasilitas dan sistem informasi perpustakaan perlu menyesuaikan kebutuhan masyarakat di era digital. Dengan demikian, perpustakaan dapat menjadi ruang pembelajaran yang interaktif sekaligus menjangkau lebih banyak kalangan.

"MPR bertugas untuk memasyarakatkan Empat Pilar. Maka dari itu, Perpustakaan MPR harus menyokong penuh tugas ini dengan menjadi pusat pembelajaran Empat Pilar bagi masyarakat," ujarnya.

"Fasilitas dan sistem informasi di dalamnya akan terus kita kembangkan. Tujuannya, agar relevan dengan kebutuhan publik di era digital saat ini," tambah alumni Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini."

[bacajuga=1;title="Menbud Fadli: 30 Ribu Buku Disiapkan untuk Perpustakaan Danantara";sumber="berita"]

Rencana pengembangan tersebut mencakup digitalisasi dokumen bersejarah MPR, pengayaan koleksi buku hukum tata negara, serta penyelenggaraan program edukasi berbasis digital dan komunitas. Berbagai upaya itu diharapkan memperluas akses masyarakat terhadap sumber pengetahuan konstitusi.

Pembahasan transformasi perpustakaan berlangsung melalui pertemuan bertajuk "Transformasi Perpustakaan MPR Menuju Pusat Literasi Konstitusi dan Empat Pilar MPR RI". Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah pihak

Di antaranya, Dosen Departemen Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Indonesia, Dr. Taufik Asmiyanto, M.Si., sebagai narasumber ahli. Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga MPR, Susan Andriyani.

Selain itu, Pustakawan Ahli Madya MPR, Yusniar, serta jajaran pustakawan Perpustakaan MPR RI. Melalui transformasi ini, MPR berharap perpustakaan berkembang menjadi pusat pengetahuan kebangsaan yang adaptif dan bermanfaat bagi masyarakat.