RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah mengandalkan APBN dan Danantara sebagai dua instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Keduanya memiliki peran berbeda, tetapi saling melengkapi dalam mendukung pembangunan, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.

Tenaga Ahli Bakom RI, Aditya Laksmana Yudha menjelaskan APBN selama ini lebih banyak diarahkan untuk membiayai program prioritas pemerintah. Instrumen fiskal tersebut juga mendukung pelayanan publik dan perlindungan masyarakat miskin serta kelompok rentan.

“APBN lebih banyak diarahkan untuk sifatnya pembangunan dan pelayanan publik, yaitu membiayai program-program prioritas pemerintah. Juga membiayai atau mendukung program-program yang menyasar pada kelompok miskin dan kelompok rentan,” kata Aditya saat berbincang denga Pro3 RRI, Senin, 2 November 2026.

[bacajuga=1;title="Investasi PMDN Capai Rp2.000 Triliun, Pengusaha RI Kian Optimistis";sumber="berita"]

Menurutnya, kapasitas APBN memiliki keterbatasan, baik dari sisi penerimaan maupun kemampuan fiskal. Karena itu, pemerintah membutuhkan instrumen lain untuk memperbesar dorongan investasi dan aktivitas ekonomi.

“APBN tidak sanggup tentunya mempunyai kapasitas keterbatasan kapasitas untuk menstimulasi ekonomi,” ujarnya. Aditya mengatakan pembentukan Danantara menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat sumber pembiayaan pembangunan.

“Oleh karena itu lah dibentuklah Danantara. Melalui Danantara ini memang diarahkan untuk mendorong atau mengakselerasi investasi dan juga penciptaan nilai tambah ekonomi,” ujarnya.

[bacajuga=2;title="BKPM Tawarkan Investasi Dua Terminal Tipe A melalui Skema KPBU";sumber="berita"]

Aditya menyebut salah satu fokus investasi Danantara adalah proyek hilirisasi yang melibatkan badan usaha milik negara. Hilirisasi dinilai dapat meningkatkan nilai tambah sumber daya alam sekaligus membuka kesempatan kerja.

Aditya menjelaskan pembagian peran APBN dan Danantara diharapkan mempercepat pencapaian target pemerintah. Terutama dalam meningkatkan investasi dan memperluas kesempatan kerja melalui proyek-proyek strategis.

“Fungsi APBN lebih pada pembangunan, terutama pada program pemerintah, program prioritas pemerintah dan hal-hal yang menyangkut pelayanan publik dan perlindungan pada kelompok rentan. Sementara di Danantara lebih diarahkan untuk investasi dan mengarah pada penciptaan nilai tambah ekonomi, yang lebih konkrit lagi adalah penciptaan lapangan kerja,” katanya.

Aditya mengatakan penciptaan lapangan kerja melalui investasi akan memberikan dampak berantai terhadap perekonomian masyarakat. Pendapatan yang diperoleh pekerja diharapkan meningkatkan daya beli dan mendorong aktivitas ekonomi.

[bacajuga=3;title="Menteri Bahlil Pastikan Penataan Impor Migas Melalui Lemigas Tidak Gunakan APBN";sumber="berita"]

“Dengan penciptaan lapangan kerja ini dengan sendirinya masyarakat memperoleh pendapatan, pendapatan tetap. Kemudian dengan pendapatan tetap itu diharapkan mereka memiliki daya beli,” ujar Aditya.

Ia menambahkan strategi tersebut juga berpotensi mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, kebutuhan terhadap bantuan sosial diharapkan dapat berkurang secara bertahap.

“Jadi di sinilah bahwa apa yang dilakukan Danantara ini adalah saling melengkapi dengan fungsi APBN,” katanya. Dengan kolaborasi tersebut diharapkan target Presiden Prabowo Subianto untuk pertumbuhan ekonomi delapan persen pada 2029 dapat diwujudkan.