RRI.CO.ID, Atlanta - Menlu RI Arrmanatha Nasir menegaskan pangan tidak boleh dijadikan senjata. Hal itu disampaikan Menlu RI dalam sesi geopolitik yang merupakan rangkaian Pertemuan Para Menlu G20 pada 30-31 Oktober 2026 di Atlanta, Amerika Serikat (AS).

Menlu RI menyoroti dampak konflik di Selat Hormuz, Laut Hitam, dan Laut Merah terhadap jalur perdagangan, pasokan energi, pupuk, dan pangan global. Terutama bagi negara berkembang. Indonesia mendorong de-eskalasi konflik, dialog, dan kerja sama.

Menlu RI mengikuti tiga sesi pleno yang membahas ketegangan geopolitik, energi, dan rantai pasok. Dalam rangkaian pembahasan tersebut, Menlu menekankan ketahanan nasional, kawasan, dan global saling terkait serta membutuhkan kerja sama multilateral yang efektif.

“Ketahanan nasional memperkuat ketahanan kawasan, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan global. Serta, pentingnya reformasi sistem multilateral agar lebih tepercaya, representatif, responsif, dan mampu menjawab tantangan zaman,” ujar Menlu Arrmanatha dikutip dari laman Kemlu RI, Minggu, 1 November 2026.

[bacajuga=1;title="Menlu Rubio Tegaskan Komitmen G20 Amerika Fokus pada Isu Kebijakan Ekonomi Inti";sumber="berita"]

Pada kesempatan itu Menlu RI juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap UNCLOS 1982 sebagai landasan hukum internasional dalam menjaga kebebasan navigasi. “Indonesia mengangkat konsep Responsible Freedom of Navigation, yang menekankan bahwa kebebasan navigasi harus disertai tanggung jawab dan kedaulatan dijalankan dengan pengendalian diri,” ucap menlu yang akrab disapa Tata ini.

Pada sesi energi, Menlu Tata menegaskan ketahanan energi merupakan bagian dari keamanan nasional. Indonesia terus memperkuat kemandirian energi melalui penerapan B50 dan program pembangunan 100 GW tenaga surya.

“Krisis harus mempercepat transisi energi. Bukan justru membalikkannya,” kata Menlu Tata menegaskan.

Ia menekankan pentingnya transisi energi yang adil dan terjangkau. Yakni, melalui perluasan akses terhadap teknologi energi bersih serta pembiayaan dan investasi yang lebih mudah diakses oleh negara berkembang.

Indonesia turut menekankan pentingnya kepastian rantai pasok global dan penguatan sistem perdagangan multilateral. Indonesia mengusulkan penguatan kesiapsiagaan menghadapi krisis dan kondisi darurat, pembiayaan jangka panjang yang terjangkau, dan perlunya membangun kemitraan di bidang teknologi agar negara berkembang dapat pula menjadi kreator, bukan hanya pengguna.

“Rantai pasok harus memiliki lebih banyak pusat produksi. Terutama di negara-negara berkembang,” ujar Menlu Tata.