RRI.CO.ID, Jakarta - Pengamat sebut kesenjangan antara kompetensi lulusan SMK dan kebutuhan dunia industri menjadi persoalan yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja. Perkembangan teknologi yang berlangsung cepat dinilai belum sepenuhnya diimbangi dengan penyesuaian sistem pendidikan vokasi.

"Kondisi ini menyebabkan keterampilan yang diperoleh siswa selama menempuh pendidikan berpotensi tidak sepenuhnya sesuai. Jadi tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja," kata Guru Besar Fisipol UGM sekaligus pengamat ketenagakerjaan, Prof. Tadjuddin Noer Effendi, saat berbincang dengan Pro3 RRI, Minggu 1 November 2026.

[bacajuga=1;title="Kemenaker Targetkan Bangun 14 Balai Pelatihan Vokasi Baru";sumber="berita"]

Ia menyebut, SMK selama ini dikenal sebagai jenjang pendidikan yang dipersiapkan untuk menghasilkan lulusan siap kerja. Perubahan teknologi di dunia industri menuntut tenaga kerja memiliki kemampuan yang terus berkembang.

"Sementara itu, lembaga pendidikan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan kurikulum. Termasuk fasilitas pembelajaran, serta kompetensi tenaga pengajar dengan perkembangan tersebut," katanya.

Di sisi lain, masyarakat masih memiliki ekspektasi bahwa lulusan SMK dapat langsung bekerja setelah menyelesaikan pendidikan. Padahal, kesiapan memasuki dunia kerja tidak hanya ditentukan oleh ijazah.

"Ada juga kemampuan teknis dan penguasaan teknologi yang harus dikuasai. Sehingga relevan dengan kebutuhan industri.

[bacajuga=2;title="Kemenaker Siapkan Pusat Pelatihan Disabilitas, Targetkan Tahun 2027 Beroperasi";sumber="berita"]

Meski demikian, keterampilan vokasi yang dimiliki lulusan SMK tetap dapat dimanfaatkan untuk membuka peluang usaha secara mandiri. Misalnya, lulusan dengan kompetensi otomotif dapat mengembangkan usaha bengkel.

"Untuk meningkatkan daya saing, lulusan SMK juga perlu memperkuat kompetensi melalui pelatihan tambahan. Program di balai latihan kerja maupun pelatihan penguasaan teknologi komputer dapat menjadi bekal tambahan," katanya.