RRI.CO.ID, Baghdad — Irak mengusulkan pembentukan komite yang terdiri atas para menteri luar negeri negara-negara kawasan. Komite tersebut direncanakan mengunjungi Iran dan Amerika Serikat untuk mencari solusi damai atas perselisihan yang sedang berlangsung.

Usulan tersebut disampaikan ketika Iran memaparkan rencananya untuk kembali melanjutkan perundingan dengan Washington. Inisiatif itu dibahas dalam percakapan telepon antara Menteri Luar Negeri Irak, Fuad Hussein, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, Jumat, 6 November 2026.

[bacajuga=1;title="Iran Kirim Proposal Nuklir kepada AS melalui Qatar";sumber="berita"]

Dalam pembicaraan tersebut, Araghchi menjelaskan pandangan Teheran mengenai persiapan untuk melanjutkan negosiasi dengan AS. Rencana itu sebelumnya telah diajukan menjelang pemilihan paruh waktu di AS, dilansir dari Anadolu dan Xinhua.

Proposal Iran mencakup penyusunan jadwal untuk memulai perundingan dan pembukaan kembali Selat Hormuz. Teheran juga ingin meninjau kembali sejumlah poin dalam kesepahaman sebelumnya yang dicapai melalui mediasi Pakistan.

[bacajuga=2;title="Oman dan Iran Dorong Kesepakatan Keamanan Maritim Selat Hormuz";sumber="berita"]

Selain itu, proposal tersebut mencakup ketentuan tambahan mengenai program nuklir Iran. Hussein menyampaikan terima kasih kepada Araghchi atas penjelasan mengenai rencana Teheran.

Keduanya turut membahas pemilihan paruh waktu di AS, termasuk hasil pemilihan dan kemungkinan dampaknya terhadap perkembangan situasi di kawasan. Hussein memperingatkan bahwa ketegangan di Timur Tengah semakin meningkat di tengah kekhawatiran mengenai kemungkinan dimulainya kembali operasi militer.

[bacajuga=3;title="Mesir Desak AS-Iran Utamakan Diplomasi Cegah Konflik Baru";sumber="berita"]

Ia menekankan perlunya langkah-langkah konkret untuk meredam eskalasi dan menciptakan kondisi yang mendukung penurunan ketegangan. Kedua menteri juga menegaskan pentingnya menjaga komunikasi dan koordinasi antarnegara di kawasan, terutama negara-negara tetangga.

Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah eskalasi lebih lanjut serta menjaga keamanan dan stabilitas regional. Pembahasan diplomatik tersebut berlangsung di tengah upaya mengakhiri konflik yang dimulai pada 28 Februari.