RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat tata kelola dan keamanan bendungan nasional melalui peningkatan kompetensi tenaga ahli. Tercatat, sebanyak 945 ahli bendungan telah tersertifikasi untuk mendukung pengawasan, pengelolaan, dan pemeliharaan 281 bendungan di Indonesia.

Penguatan kompetensi tersebut dinilai penting untuk menjaga keamanan bendungan sekaligus menghadapi tantangan perubahan iklim. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, pengelolaan bendungan tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik, tetapi membutuhkan pengawasan dan pemeliharaan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT)/Rapat Anggota Besar (RAB) INACOLD dan Seminar Nasional Bendungan Besar 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Jumat, 6 November 2026.

“Bendungan merupakan infrastruktur strategis yang manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Karena itu, kita harus memastikan setiap bendungan dikelola dengan baik dan memenuhi aspek keamanan,” kata Menteri Dody dalam keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Sabtu, 7 November 2026.

“Penguatan kompetensi tenaga ahli, pengawasan, serta pemeliharaan harus menjadi perhatian, agar bendungan dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.” Dody juga menjelaskan, pengelolaan bendungan juga perlu menyesuaikan kondisi iklim yang semakin menghadirkan berbagai tantangan.

Menurut Dody, hujan ekstrem dapat meningkatkan aliran masuk waduk dan risiko terjadinya banjir. Sebaliknya, kekeringan serta penurunan curah hujan berpotensi membatasi ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan.

“Kondisi ini membutuhkan pengoperasian bendungan yang adaptif, pengelolaan alokasi air secara terpadu. Serta pemantauan kondisi bendungan secara berkala,” ujar Menteri Dody.

[bacajuga=1;title="Kementerian PU Bakal Bangun Jembatan 'Bailey' di Bendungan Era Belanda";sumber="berita"]

[bacajuga=2;title="Kementerian PU Bangun IPAL Modern Berkapasitas 240 Ribu Meter Kubik per Hari";sumber="berita"]

Sementara itu, Ketua INACOLD KNI-BB Adenan Rasyid menyebut penguatan sumber daya manusia menjadi fondasi penting menjaga keamanan bendungan. Ia menilai peningkatan kapasitas tenaga ahli perlu didukung pengembangan standar kompetensi dan kolaborasi berbagai pihak.

“Pengelolaan bendungan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesionalisme sesuai bidang keahliannya. Karena itu, peningkatan kapasitas tenaga ahli, pengembangan standar kompetensi, serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi perlu terus diperkuat,” ujarnya.

Sejak didirikan pada 3 April 1972, INACOLD telah menjadi wadah kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Organisasi tersebut melibatkan akademisi, pakar, peneliti, dan praktisi dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi bendungan.

Hingga 2026, sebanyak 945 sertifikat kompetensi bidang bendungan telah diterbitkan melalui berbagai jenjang keahlian. Jumlah tersebut terdiri dari 179 Ahli Bendungan Utama, 292 Ahli Bendungan Madya, dan 422 Ahli Bendungan Muda.

Selain itu, terdapat 12 Pelaksana Bendungan Level 6 dan 40 Pelaksana Bendungan Level 5. Pada 2026, INACOLD memperluas skema sertifikasi dari tiga menjadi lima skema dengan penambahan dua jenjang pelaksana tersebut.

Seminar Nasional Bendungan Besar 2026 juga menjadi forum pertukaran pengetahuan dan inovasi pengelolaan bendungan. Kegiatan tersebut diikuti 1.083 peserta, terdiri dari 793 peserta luring dan 290 peserta daring.

Dalam kegiatan tersebut, panitia menerima 203 makalah ilmiah untuk dibahas dalam forum seminar. Sebanyak 72 makalah dipresentasikan melalui sesi paralel, sementara 115 poster ilmiah diterima melalui Young Engineers’ Dam Innovation Challenge.