RRI.CO.ID, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta Universitas Indonesia (UI) memperdalam kajian program FLPP dan BSPS. Ia ingin penelitian tersebut mengukur manfaat nyata program bagi masyarakat hingga tingkat daerah.

Maruarar menilai analisis makro belum cukup menggambarkan dampak program pemerintah terhadap masyarakat. Ia meminta penelitian turut mengukur penerima manfaat, penyerapan tenaga kerja, serta aktivitas ekonomi sepanjang ekosistem perumahan.

“Kalau cuma sampai di situ saja, saya sudah mengerti semuanya. Saya berharap lebih dari itu,” ujar Menteri PKP yang akrab disapa Ara itu saat membahas hasil kajian dan evaluasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Bedah Rumah bersama Rektor dan bersama tim kajian UI di kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat, 6 November 2026.

[bacajuga=1;title="Menteri PKP Ajak Ekosistem Perumahan Percepat Pembangunan Hunian";sumber="berita"]

Ia juga menekankan pentingnya penelitian langsung untuk memahami kondisi setiap daerah. Menurutnya, perbedaan harga bahan bangunan, aksesibilitas, dan kondisi geografis memengaruhi pembangunan serta perbaikan rumah.

“Tentulah saya enggak akan bisa kalau hanya analisis data. Ibu harus turun ke lapangan,” katanya.

Menteri Ara juga ingin kajian menggambarkan manfaat program bagi pekerja konstruksi, kontraktor, pengembang, serta pemasok material. Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah dapat mengetahui kontribusi anggaran negara terhadap penyediaan hunian layak sekaligus pergerakan ekonomi.

Ia berharap hasil penelitian tidak berhenti sebagai laporan akademis, tetapi menjadi rekomendasi pengambilan keputusan. Kajian tersebut diharapkan meningkatkan ketepatan sasaran serta efektivitas pelaksanaan program perumahan.

Dalam pemaparan kajian BSPS, Muhammad Halley Yudhistira dari Tim Penyusun BSPS UI menyampaikan hasil penelitiannya. Ia mengatakan program tersebut diperkirakan memberikan kontribusi ekonomi sekitar Rp25 triliun selama periode 2015 hingga 2025.

“Kita juga menghitung bagaimana multiplier tadi berimplikasi kepada tambahan pendapatan rumah tangga hingga hampir Rp900 miliar per tahun. Kemudian juga potensi pajak yang mencapai hingga hampir sampai ke Rp2 triliun,” ucap salah satu tim Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI itu.

Yudhis menyebut ada beberapa ruang improvement yang perlu ditajamkan ke depannya. Tim UI, lanjutnya, akan mengidentifikasi perlunya penyesuaian desain bantuan dengan kemampuan swadaya masing-masing penerima.

“Bagaimana desain stimulan perlu mengikuti kemampuan swadaya dari penerima. Salah satunya adalah bagaimana isu mengenai keswadayaan mungkin perlu didefinisikan lagi secara realistis dan kontekstual,” katanya.

[bacajuga=2;title="Kementerian PKP dan Kemenkum Percepat Reformasi Regulasi Perumahan Nasional";sumber="berita"]

Ia mengatakan tim penyusun akan merekomendasikan penentuan prioritas wilayah berdasarkan jumlah hunian dan tingkat keparahan kondisi rumah. Perluasan program juga perlu mempertimbangkan pendanaan serta potensi kelangkaan dan kenaikan harga material bangunan.

Menurut Yudhis, nilai bantuan yang sama belum tentu menghasilkan perbaikan rumah dengan hasil setara. Ia mengatakan wilayah dengan harga material tinggi berpotensi membutuhkan bantuan lebih besar untuk menyelesaikan perbaikan.

Sementara itu, kajian FLPP mencakup dampak program terhadap produk domestik bruto (PDB), pendapatan rumah tangga, kemiskinan, kesempatan kerja, dan aspek fiskal. Hasil penelitian menunjukkan penerima FLPP banyak berasal dari kelompok desil tiga hingga tujuh.

Tim UI menilai masyarakat pada desil satu dan dua membutuhkan pendekatan bantuan lebih afirmatif. Salah satu kemungkinan pendekatan tersebut ialah melalui pembangunan rumah baru bagi kelompok tersebut.

Kajian tersebut juga memperkirakan kapasitas rumah subsidi berbasis tapak nasional baru memenuhi sekitar 46 hingga 65,8 persen kebutuhan. Pengembangan hunian vertikal menjadi rekomendasi, khususnya bagi kawasan perkotaan dengan keterbatasan lahan.

Tim UI turut memperkirakan dampak kesempatan kerja dari program FLPP mencapai sekitar 100.000 pekerjaan setiap tahun. Angka tersebut dihitung menggunakan metode input-output dengan pendekatan full-time equivalent (FTE) atau ekuivalen pekerjaan penuh.

Berbagai kajian tersebut menggambarkan dampak program perumahan terhadap ekonomi dan kesempatan kerja nasional. Kajian UI ini diharapkan membantu pemerintah memperluas manfaat program serta meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan.