RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, kekuasaan negara harus memperoleh legitimasi dari rakyat. Kekuasaan tersebut juga harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan diabdikan untuk kepentingan masyarakat.

Puan menyebut kedaulatan rakyat merupakan hasil dari perjalanan panjang pemikiran dan perjuangan berbagai bangsa. Menurutnya, demokrasi tidak cukup hanya menjamin hak politik masyarakat, termasuk hak untuk memilih dan dipilih.

Demokrasi juga harus memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan arah kehidupan mereka. Selain itu, masyarakat harus dapat menikmati hasil pembangunan secara adil.

“Saya mengajak kita semua kembali memperkuat gagasan yang sebenarnya sudah menjadi tekad bangsa Indonesia sejak awal penyusunan kemerdekaan. Yaitu demokrasi yang kita inginkan adalah demokrasi yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial,” ucapnya, dalam Habibie Democracy Forum (HDF) 2026 yang digelar di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa, 3 November 2026.

Ia menilai ketimpangan ekonomi, sosial, dan informasi masih menjadi tantangan. Menurutnya, hal ini dapat membatasi kemampuan masyarakat dalam menggunakan hak-hak demokratisnya.

[bacajuga=1;title="Penggerebekan Kampung Bahari, Komisi III DPR Desak Pengusutan Jaringan Narkotika";sumber="berita"]

Puan menyampaikan, demokrasi politik perlu berjalan beriringan dengan demokrasi ekonomi. Tujuannya agar kedaulatan rakyat benar-benar menghasilkan keadilan sosial dan kesejahteraan.

Ketua Dewan Pembina The Habibie Center, Ilham Akbar Habibie mengingatkan menjaga kebebasan berpendapat sebagai salah satu fondasi demokrasi. Menurutnya, masyarakat harus tetap memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat secara terbuka tanpa tekanan.

[bacajuga=2;title="Penggerebekan Ponpes Sukoharjo, Komisi VIII DPR Soroti Perlindungan Santriwati";sumber="berita"]

Ilham juga menyinggung gelombang penyampaian pendapat yang berlangsung beberapa waktu lalu. Aksi tersebut melibatkan mahasiswa, pelajar, hingga pekerja yang menyuarakan berbagai tuntutan.

Aspirasi yang disampaikan mencakup persoalan kebijakan ekonomi, kenaikan harga, keadilan hukum, hingga demokrasi. Ia menilai, berbagai tuntutan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih menaruh perhatian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi.