RRI.CO.ID, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama industri jasa keuangan mencatat pembukaan 27,23 juta rekening selama Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2026. Pencapaian tersebut didukung 6.446 kegiatan edukasi dan literasi keuangan sepanjang Oktober 2026.

Kegiatan tersebut menjangkau lebih dari 798 ribu peserta di berbagai wilayah Indonesia. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Dicky Kartikoyono, menyebut sebanyak 7,21 juta merupakan rekening perbankan. Selain itu, terdapat 5,87 juta akun fintech, 5,38 juta polis asuransi, dan 4,63 juta rekening pegadaian.

Sementara itu, pasar modal dan perusahaan pembiayaan masing-masing mencatat penambahan 2,07 juta rekening. Capaian tersebut diumumkan dalam Puncak BIK dan Financial Expo (FinExpo) 2026 di Trans Studio Mall Bandung, Jawa Barat, Kamis, 29 Oktober 2026.

[bacajuga=2;title="OJK Catat Literasi Keuangan Syariah Capai 43,7 Persen, Inklusi Baru 13,24 Persen";sumber="berita"]

Pameran edukasi keuangan yang menjadi bagian dari Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) tersebut berlangsung hingga 1 November 2026. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana memperkuat pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan.

Dicky menekankan pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan. Menurutnya, perluasan inklusi keuangan harus berjalan beriringan dengan peningkatan literasi dan transparansi industri.

“Survei nasional sudah menggambarkan inklusi 93,61 persen. Tapi yang paling harus kita kembangkan adalah literasi, pemahaman kita,” kata Dicky.

Dicky menyebut kepercayaan masyarakat menjadi landasan penting bagi keberlangsungan industri jasa keuangan. Karena itu, program inklusi keuangan diarahkan untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.

[bacajuga=3;title="OJK Targetkan Inklusi Keuangan Nasional Capai 98 Persen pada 2045";sumber="berita"]

Upaya tersebut sejalan dengan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) yang telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Melalui kebijakan ini, penguatan akses keuangan diharapkan turut mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengingatkan pentingnya kecermatan dalam mengatur keuangan rumah tangga. Ia menilai kedisiplinan mengelola pendapatan dan pengeluaran diperlukan agar masyarakat tidak terjebak utang konsumtif.

“Banyak orang yang media soaial terlihat keren-keren. Penampilannya oke-oke, tapi beras enggak punya,” ujar Dedi.

Dedi mengajak masyarakat mendahulukan kebutuhan pokok dibandingkan keinginan sesaat. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mengambil pinjaman melebihi kemampuan pendapatan bulanan.

OJK berkomitmen memperluas akses layanan keuangan berkualitas melalui kerja sama dengan pemerintah daerah dan pelaku industri jasa keuangan. Perluasan tersebut juga menyasar wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian finansial masyarakat. Dengan demikian, pemerataan akses keuangan dapat berkontribusi terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045.