RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian Perhubungan meningkatkan antisipasi terhadap cuaca ekstrem dan potensi bencana terkait Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Ini dilakukan melalui koordinasi dengan BMKG, BNPB, pemerintah daerah, serta pengelola prasarana transportasi.

Upaya mitigasi dilakukan untuk mengantisipasi gangguan perjalanan akibat banjir, longsor, gelombang tinggi, maupun angin kencang selama periode Nataru. Kemenhub juga menyiapkan pemetaan lokasi rawan, jalur alternatif, serta sarana dan petugas pada wilayah berpotensi terdampak.

Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, menegaskan keselamatan harus menjadi perhatian untuk menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun. Hal tersebut disampaikannya pada rapat koordinasi kesiapan Angkutan Nataru 2026-2027 di Jakarta, Senin, 2 November 2026.

“Rutinitas tahunan tidak boleh membuat kita lengah,” ujarnya. “Rambu yang tertutup, alat keselamatan yang tidak berfungsi, atau informasi yang terlambat harus segera diperbaiki.”

Selain mitigasi bencana, Kemenhub mengevaluasi penyelenggaraan Nataru sebelumnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi pada tahun ini. Ini mencakup peningkatan layanan mudik gratis, pengaturan lalu lintas dan penyeberangan, serta penambahan fasilitas umum.

[bacajuga=1;title="Pemerintah Siapkan Diskon Rp30 Triliun untuk Nataru dan Bansos 2026";sumber="berita"]

[bacajuga=2;title="Kakorlantas Perkuat Kesiapan Pengamanan jelang Nataru 2026/2027";sumber="berita"]

Kemenhub juga mempertimbangkan penambahan sarana transportasi pada lintasan penyeberangan dengan kepadatan tinggi, seperti Merak-Bakauheni dan Ketapang-Gilimanuk. Peningkatan layanan tersebut diharapkan membantu mengantisipasi lonjakan pengguna transportasi selama periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Untuk mendukung pemantauan, Kemenhub merencanakan Posko Terpadu Angkutan Nataru 2026-2027 mulai 18 Desember 2026 hingga 6 Januari 2027. Posko tersebut beroperasi selama 20 hari sebagai pusat koordinasi dan pemantauan kondisi transportasi bersama seluruh pemangku kepentingan.

Dudy meminta pimpinan operator menyiapkan rencana operasional Nataru seperti kesiapan armada, awak, pengendalian risiko, kepadatan, serta penanganan darurat. Menhub juga menginstruksikan jajaran kementeriannya menjalankan pengawasan secara objektif dan konsisten.

Seluruh temuan pengawasan harus segera diselesaikan, sementara pelanggaran keselamatan perlu ditindak tegas sesuai kewenangan dan ketentuan berlaku. Dudy menekankan pentingnya pengawasan menyeluruh untuk memastikan keselamatan masyarakat selama periode angkutan Nataru.

Selama masa operasional, evaluasi harus dilakukan setiap hari untuk memantau perkembangan kondisi transportasi dan potensi gangguan perjalanan. “Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyesuaian langkah operasional apabila situasi di lapangan mengalami perubahan,” ujarnya.