RRI.CO.ID, Tangerang - Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) membuka ruang dialog dengan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi terkait jabatan Sekretaris Daerah (Sekda). Pemkot menilai kritik mahasiswa merupakan bagian dari kontrol sosial terhadap tata kelola pemerintahan.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangsel, Tb. Asep Nurdin, mengatakan kehadiran mahasiswa menunjukkan kepedulian generasi muda terhadap birokrasi daerah. Menurutnya, dinamika dan perbedaan pandangan publik merupakan bagian dari demokrasi.

“Aspirasi dan kritik yang disampaikan rekan-rekan mahasiswa hari ini merupakan bagian penting dari kontrol sosial. Kami berterima kasih atas kepedulian tersebut, karena Pemkot Tangsel tidak bisa berjalan sendiri tanpa pengawasan publik,” ujar Asep, Selasa, 3 November 2026.

Menanggapi tuntutan terkait administrasi jabatan Sekda, Asep menyatakan seluruh kebijakan kepegawaian di lingkungan Pemkot Tangsel mengacu pada regulasi nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia mengundang perwakilan mahasiswa untuk berdiskusi bersama tim hukum dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Dialog tersebut diharapkan dapat menjelaskan aturan dan data terkait persoalan yang dipersoalkan mahasiswa.

“Agar tidak timbul interpretasi liar di tengah masyarakat, kami sangat menyambut baik jika adik-adik mahasiswa ingin duduk bersama tim hukum dan BKPSDM. Mari kita bedah aturan dan datanya secara jernih, objektif dan akademis, pintu dialog kami selalu terbuka lebar,” ucapnya.

Asep juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan menyaring informasi yang beredar di media sosial. Ia memastikan pelayanan publik di lingkungan Pemkot Tangsel tetap berjalan, termasuk sektor kesehatan, pendidikan, penanganan sampah, dan pembangunan infrastruktur.

“Prioritas utama seluruh aparatur Pemkot Tangsel tetap pada pelayanan publik. Program pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, penanganan sampah, hingga pendidikan masyarakat tidak boleh kendur sedikit pun,” kata Asep.

Sementara itu, massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan menggelar aksi unjuk rasa di depan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk transparansi proses perpanjangan masa jabatan Sekda.

“Jangan hanya bagi-bagi kursi kekuasaan. Kami ingin supaya pemerintah ini dievaluasi,” ujar Raditya, orator aksi.

Raditya mengatakan pihaknya berencana menggelar aksi serupa di kantor DPRD Kota Tangsel. Aliansi tersebut juga mendesak audit atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan terkait perpanjangan masa jabatan Sekda.

Dalam aksinya, Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan menyampaikan 10 tuntutan. Salah satunya meminta transparansi proses perpanjangan masa jabatan Sekda Tangsel.