RRI.CO.ID, Paris — Puluhan sekolah menengah atas di berbagai wilayah Prancis kembali diblokade pada Senin, 2 November 2026. Blokade tersebut terjadi di tengah meningkatnya gelombang protes terkait kondisi pendidikan dan tingginya biaya hidup.

Melansir dari The Guardian, aksi tersebut berlangsung setelah para siswa kembali dari libur sekolah selama dua minggu. Para siswa menuntut penambahan guru pengganti, perbaikan bangunan sekolah, serta peningkatan anggaran pendidikan.

Mereka juga meminta perluasan akses ke pendidikan tinggi dan perbaikan fasilitas sekolah yang dinilai tidak layak. Aksi blokade telah berlangsung sejak September dan menjadi salah satu gerakan protes terbesar selama masa kepresidenan Emmanuel Macron.

[bacajuga=1;title="Senat Prancis Setujui RUU Denda hingga 10 Ribu Euro bagi Demonstran Perusuh";sumber="berita"]

Di Paris, Lille, Toulouse, dan Marseille, para siswa memblokade pintu masuk sekolah menggunakan tempat sampah beroda. Polisi di sejumlah lokasi berupaya membubarkan blokade dengan menyingkirkan penghalang dan melakukan penangkapan.

Serikat mahasiswa universitas juga berencana menggelar aksi blokade tambahan di sejumlah fakultas pada Selasa, 3 November 2026. Sementara itu, serikat pekerja menyerukan aksi mogok nasional pada Kamis, 5 November 2026.

[bacajuga=2;title="Mahasiswa Prancis Lanjutkan Protes meski Pemerintah Beri Konsesi";sumber="berita"]

Pekerja kereta api, guru, dan karyawan sektor swasta diperkirakan turut bergabung dalam demonstrasi di berbagai kota. Aksi tersebut bertujuan mendukung tuntutan siswa sekaligus memprotes kenaikan biaya hidup dan rendahnya upah.

Anggota serikat siswa Renouveau Lycéen, Nathanaël Combary, mengatakan para siswa harus melanjutkan perjuangan untuk mendorong pemerintah meningkatkan pendanaan pendidikan. Ia menilai langkah pemerintah yang diumumkan pekan sebelumnya masih belum memadai.

Langkah tersebut mencakup pembatasan jumlah siswa dalam beberapa kelas dan peninjauan sistem pendaftaran universitas. Combary menyebut demonstrasi sebagai satu-satunya cara agar tuntutan para siswa mendapat perhatian pemerintah.

[bacajuga=3;title="Prancis Kerahkan 70.000 Polisi untuk Amankan Demonstrasi Nasional";sumber="berita"]

Di sisi lain, Menteri Pendidikan Prancis, Édouard Geffray, memperingatkan bahwa aksi blokade dapat membahayakan kelangsungan tahun ajaran. Ia menegaskan bahwa aksi blokade sekolah merupakan tindakan ilegal dan meminta para siswa kembali mengikuti kegiatan belajar.

Kementerian Pendidikan melaporkan sebanyak 41 sekolah menengah atas diblokade atau sekitar satu persen dari total sekolah secara nasional. Namun, serikat siswa memperkirakan jumlah sekolah yang terdampak mencapai 150 sekolah.

Perdana Menteri Prancis, Sébastien Lecornu, mengatakan akan kembali bertemu dengan perwakilan serikat siswa pada pekan depan. Pemerintah kini menghadapi tekanan untuk menyelesaikan persoalan pendidikan sekaligus meredakan gelombang protes yang terus berlangsung.