Sejumlah negara di Asia Tenggara menerapkan kebijakan pajak berbeda atas produk menstruasi. Mengapa Indonesia masih mengenakan PPN 11 persen pada pembalut, dan bisakah dihapus?
Nasional
CNA Explains: Menyoal pajak pembalut 11%, mengapa kebutuhan dasar perempuan masih dipajaki, dan bisakah dihapus?
Sejumlah negara di Asia Tenggara menerapkan kebijakan pajak berbeda atas produk menstruasi. Mengapa Indonesia masih mengenakan PPN 11 persen pada pembalut, dan bisakah dihapus?
Disarikan dari CNA Baca laporan asli di sumbernya untuk konteks lengkap.
Buka sumber
Sumber
Kunjungi cna.id
Sumber Berita CNA
Kami menyajikan ringkasan dan konteks tambahan. Kunjungi situs asli untuk membaca laporan secara utuh di tab baru.
Ruang diskusi
Komentar 0
Diskusi terbuka untuk anggota. Jaga kesopanan, hindari ujaran kebencian, dan sertakan konteks.
Lanjutkan membaca
Semua Nasional
Artikel terkait
Mantan Kepala Kantor Imigrasi Jakbar Bantah Melakukan Pemerasan | LPP RRI
RRI.CO.ID, Jakarta - Kuasa hukum terdakwa Thomson Situngkir membantah adanya pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian sepanjang 2021 hingga 202
ASDP Bebaskan 100 Persen Tarif Jasa Kepelabuhanan Selama Natal dan Tahun Baru | LPP RRI
RRI.CO.ID, Jakarta – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) akan memberikan diskon tarif penyeberangan selama periode Natal dan Tahun Baru 2026/2027. Corpo
Keamanan Jadi Prioritas, MotoGP Bekali Tim Panduan Darurat di Qatar | LPP RRI
RRI.CO.ID, Jakarta- Tim peserta MotoGP dikabarkan menerima perangkat darurat saat berlaga di GP Qatar mendatang. Mereka juga memperoleh panduan mengha
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama membuka diskusi.