RRI.CO.ID, Jakarta - Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2026 di Sentra Handayani, Jakarta. Kegiatan tersebut membahas penguatan ekosistem ekonomi bagi penyandang disabilitas netra, Rabu 4 November 2026.

Rakernas mengangkat tema Membangun Ekosistem Ekonomi Disabilitas Netra yang Inklusif, Adaptif, dan Berdaya Saing. Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Pertuni, Setiawan Gema Budi, mengajak pengurus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah. Menurutnya, kerja sama diperlukan untuk memperjuangkan hak dan meningkatkan pemberdayaan penyandang disabilitas netra.

“Kami berterima kasih dengan kementerian/ lembaga yang sudah hadir. Karena Pertuni mitra strategis pemerintah sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016. Sehingga mari kita berkolaborasi, bukan berkompetisi sesama disabilitas tapi berkolaborasi memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas,” kata Gema.

Gema mengapresiasi dukungan Kementerian Sosial terhadap kegiatan dan program pemberdayaan Pertuni sejak 2024. Dukungan tersebut mencakup pengembangan klinik pijat serta pemenuhan sarana dan prasarana organisasi.

“Kemensos terus membantu untuk meningkatkan pengembangan pemberdayaan. Barusan kami dibantu untuk klinik massage, Alhamdulillah sudah launching. Kemarin sarana-prasarana juga sudah dilengkapi,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf mendorong percepatan pendataan dan penerbitan Kartu Penyandang Disabilitas. Gus Ipul mengatakan Kemensos bersama Pertuni tengah berkoordinasi menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026.

“Dari hampir 14 juta data penyandang disabilitas, satu juta di antaranya merupakan penyandang disabilitas netra. Ini kita koordinasikan dan konsolidasikan agar segera mendapatkan Kartu Penyandang Disabilitas,” kata Gus Ipul.

Melalui kartu tersebut, penyandang disabilitas dapat memperoleh konsesi atau potongan harga paling rendah 20 persen. Konsesi mencakup sembilan sektor, termasuk transportasi, pendidikan, dan kesehatan.

Gus Ipul juga mengajak Pertuni membantu penyandang disabilitas melakukan registrasi ulang bantuan sosial melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos). Menurutnya, pendataan diperlukan agar pemerintah lebih mudah menjangkau penyandang disabilitas yang membutuhkan layanan.

Selain itu, Kemensos mendukung pemberdayaan ekonomi melalui peningkatan keterampilan, penguatan aset usaha, dan perluasan akses pasar. Gus Ipul mengatakan bentuk dukungan akan disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan masing-masing penyandang disabilitas.

“Bagi yang ingin usaha, tentu kita bantu. Tidak hanya modal usahanya, tetapi juga hal-hal lain yang dibutuhkan agar usahanya berkembang. Kalau memiliki profesi tertentu, kita lakukan pelatihan-pelatihan,” ujarnya.