RRI.CO.ID, Paris — Pemerintah Prancis menghadapi lebih dari 220 aksi demonstrasi yang berlangsung pada Kamis, 5 November 2026. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan aksi tersebut melibatkan mahasiswa, serikat pekerja, dan kelompok Rompi Kuning.

Melansir dari ABC News, aksi tersebut dilakukan untuk memprotes kenaikan biaya hidup serta pemangkasan belanja publik. Demonstrasi tersebut berlangsung setelah beberapa pekan aksi nasional yang diwarnai kekerasan, perusakan, dan penjarahan.

Salah satu insiden terbesar terjadi pada 17 Oktober ketika pemerintah mengakui bahwa polisi telah kehilangan kendali. Pemerintah kemudian memberlakukan jam malam di sejumlah kota untuk meredam kerusuhan.

[bacajuga=2;title="Senat Prancis Setujui RUU Denda hingga 10 Ribu Euro bagi Demonstran Perusuh";sumber="berita"]

Gerakan demonstrasi awalnya muncul pada September sebagai aksi mahasiswa yang menuntut reformasi sistem pendidikan. Namun, gerakan tersebut kemudian berkembang menjadi protes nasional yang menyoroti kenaikan biaya hidup.

Para demonstran juga menentang pemangkasan anggaran pemerintah selama bertahun-tahun di bawah kepemimpinan Presiden Emmanuel Macron. Pemerintah memperkirakan lebih dari 220 demonstrasi akan berlangsung di seluruh Prancis.

Pemerintah Prancis mengerahkan sekitar 70.000 personel kepolisian untuk mengamankan berbagai lokasi. Lebih dari 700.000 orang diperkirakan mengikuti aksi unjuk rasa di luar Paris, sementara peserta di Paris diperkirakan lebih besar lagi.

[bacajuga=3;title="Mahasiswa Prancis Lanjutkan Protes meski Pemerintah Beri Konsesi";sumber="berita"]

Aksi nasional tersebut diperkirakan berdampak pada layanan kereta api, sekolah, dan sejumlah lembaga publik. Menara Eiffel juga ditutup pada Kamis akibat aksi mogok kerja.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Edouard Geffray melaporkan bahwa sebuah sekolah menengah atas di pinggiran kota Toulouse dibakar. Pemerintah membatalkan rencana penghapusan 836 posisi pekerjaan di sektor pendidikan menengah negeri untuk meredakan kekhawatiran mahasiswa

Pemerintah juga akan membuka 500 posisi tambahan bagi tenaga pengajar sekolah menengah atas. Mulai tahun ajaran 2027, jumlah siswa dalam setiap kelas akan dibatasi maksimal 28 orang di wilayah masyarakat kurang mampu.

[bacajuga=3;title="Mahasiswa Prancis Lanjutkan Protes meski Pemerintah Beri Konsesi";sumber="berita"]

Kebijakan tersebut akan diperluas ke seluruh sekolah mulai tahun ajaran 2028. Selain itu, Perdana Menteri Sebastien Lecornu mengalokasikan sekitar Rp79,7 triliun untuk membantu pemerintah daerah membiayai renovasi sekolah.

Aksi protes tersebut berlangsung sekitar enam bulan sebelum pemilihan presiden Prancis yang dijadwalkan pada 2027. Pada tahun yang sama, Macron akan mengakhiri masa jabatannya selama satu dekade.