RRI.CO.ID, Jakarta - Kesadaran masyarakat terhadap potensi kerentanan lingkungan tempat tinggal menjadi benteng pertahanan terdepan dalam menyelamatkan jiwa dari ancaman bencana alam. Untuk memperkuat literasi kebencanaan secara merata, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyediakan platform digital resmi yang dapat diakses secara mudah oleh seluruh warga.

Inovasi berbasis teknologi ini dihadirkan agar setiap keluarga dapat mengenali tingkat risiko bencana di wilayah masing-masing secara mandiri dan cepat. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S. Panjaitan, menjelaskan bahwa aplikasi Inaris Personal dirancang sebagai instrumen mitigasi praktis bagi publik.

"Inaris Personal bisa disampaikan nanti ketika kita buka itu resiko Anda di lokasi ini A B C D," ujar Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S. Panjaitan, dalam wawancara Indonesia Menyapa. Sebagaimana dilansir dari Youtube RRI Pro3, Rabu, 4 Nopember 2026.

Melalui aplikasi yang dapat diunduh pada gawai pintar atau diakses via laman inaris.bnpb.go.id, masyarakat dapat mengetahui peta kerawanan secara spesifik. Pemanfaatan data spasial ini diharapkan mampu menjangkau puluhan juta penduduk Indonesia yang bermukim di zona rawan hidrometeorologi.

"Silakan dibuka nanti kalau kita perbesar di mana kelurahan kita, rumah kita, sekolah anak kita. Itu akan terlihat risiko apa saja di situ," kata Berton S. Panjaitan.

Selain mendorong mitigasi mandiri di tingkat warga, BNPB turut mengingatkan pemerintah daerah mengenai prosedur pencairan Dana Siap Pakai (DSP) dalam situasi darurat. Anggaran khusus tersebut dapat diakses secara cepat setelah kepala daerah resmi menetapkan status siaga darurat di wilayah hukumnya.

Ketersediaan payung hukum berupa penetapan status darurat menjadi kunci utama agar bantuan logistik dan operasional dari pusat dapat segera disalurkan ke lokasi bencana. Sinergi yang solid antara pemerintah dan masyarakat mutlak diperlukan untuk memastikan keselamatan warga terlindungi dengan baik.

Melalui pemanfaatan teknologi mitigasi dan kesiapan birokrasi yang tanggap, negara berkomitmen untuk meminimalisir dampak buruk dari setiap kejadian bencana. Perlindungan terhadap keselamatan nyawa manusia senantiasa menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan penanggulangan.